LG Chem Ltd Korea Selatan diperkirakan akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Indonesia pekan ini untuk pengembangan baterai lithium untuk mobil listrik, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Minggu ini kalau tidak ada perubahan, LG Korea juga akan menandatangani kerja sama (perjanjian) pengembangan baterai mobil listrik, ujarnya dalam webinar yang digelar UGM, Selasa.

Pakta kerja sama tersebut menyusul penandatanganan perjanjian lain antara China’s Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) dan Inalum untuk pengembangan baterai lithium untuk kendaraan listrik.

Jadi, saya katakan kemarin, CATL ditandatangani, minggu lalu antara CATL dan Inalum untuk pembuatan baterai lithium, kata Pandjaitan.

Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan kepada banyak pihak, termasuk pemain besar di industri baterai kendaraan listrik, untuk berinvestasi di Indonesia, selengkapnya seputar otomotif di info mobil terkini.

Sekarang kita juga mendekati pemain besar lainnya, ujarnya.

Mantan Menkopolhukam itu mengatakan Indonesia ingin menjadi pemain kunci di industri baterai kendaraan listrik.

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di Indonesia. dunia dan kini mulai melakukan hilirisasi nikel. Diharapkan produksi baterai untuk kendaraan listrik dapat dimulai pada akhir 2023 atau 2024.

Indonesia berencana memproduksi baterai NMC 811 (lithium nickel manganese kobalt oxide), di mana bijih nikel merupakan bahan baku utama, kata menteri.

Pandjaitan mengatakan Indonesia berharap dapat memasuki rantai pasokan global untuk kendaraan listrik melalui kerjasama dengan pemain lain di industri baterai kendaraan listrik.

Kita jangan hanya mengekspor bahan mentah, jadi kita hanya bergantung pada harga komoditas. Dengan kebijakan seperti ini, kita tidak akan bergantung padanya (harga komoditas), ujarnya.

Kendaraan listrik dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menjaga kualitas udara.

Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Kendaraan Listrik Berbaterai Untuk Angkutan Jalan pada Agustus 2019.

Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang tergolong Barang Mewah berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Pada bagian keempat peraturan tersebut, pemerintah mengatur tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor roda empat yang menggunakan teknologi Plug-In Hybrid Electric Vehicles (PHEV), Battery Electric Vehicles (BEV), atau Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV).

Untuk kelompok kendaraan ini, pemerintah menetapkan tarif 15 persen, dengan dasar pengenaan pajak nol persen dari harga jual, mengingat konsumsi bahan bakarnya setara dengan lebih dari 28 kilometer per liter, atau kadar emisi CO2 mencapai 100 gram. per kilometer.

Serangkaian aturan tersebut kemudian diterjemahkan melalui empat peraturan menteri. Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu yang Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Tenaga Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik (BEV) Berbasis Baterai dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Permenperin) menerbitkan Peraturan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Roadmap Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Untuk BEV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *